Sosialisasi Perbu no 12 Tahun 2021 Tentang Program Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu: Dinsos Soppeng,

soppeng, Duasisinews.com. Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Program Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu gencar dilaksanakan di delapan Kecamatan Kabupaten Soppeng.

Pelaksanaan Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap aturan-aturan dalam mekanisme penerimaan bantuan jaminan kesehatan kepada masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu, sehingga tidak ada lagi multi tafsir terkait kebijakan pemerintah daerah.

Sebelum di undangkan menjadi Perbu (Peraturan Bupati) maka perlu dilakukan sosialisasi terkait isi dan tujuan peraturan itu di buat sehingga kedepannya nanti dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada.

Menurut Kepala Dinas Sosial kabupaten Soppeng”Amanah UU no. 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dan Orang tdk Mampu harus berdasarkan DTKS dan Surat Edaran KPK no. 11 tahun 2020 ttg Penggunaan DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat

Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut melibatkan pemangku jabatan desa dan kelurahan serta masyarakat Kabupaten Soppeng, yang pada intinya kegiatan itu dapat menjadi masukan dan saran dalam pengembangan Data DTKS.

lanjut Andi Sumangerukka juga selaku kepala dinas Sosial ” Perbup no. 12 tahun 2021 ttg Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang tidak mampu di kab. Soppeng merupakan mekanisme dan prosedur tata cara kepesertaan PBI APBD BPJS atau gratis yg mengacu pada DTKS, jadi bagi masyarakat yg katagori Fakir Miskin dan orang tdk mampu sesuai Permensos no. 146/Huk/2013 ttg 14 katagori fakir miskin dan org tidak mampu yang belum masuk dalam DTKS akan di lakukan pendataan u/ mendapatkan ID DTKS dengan ketentuan bahwa hasil pendataan tersebut di musdes/muskelkan dan selanjutnya di verifikasi dan di Validasi oleh TIM Kabupaten u/ dilajutkan ke Kemensos u/ mendapatkan ID DTKS”

Ditempat yang terpisah Ketua Aliansi LSM Ampera jamal Hasan Basir juga aktivis pemberihatin masalah-masalah sosial sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, harapannya semoga masyarakat mendapatkan penjelasan dan pemahaman terkait masalah yang terjadi sekarang ini (bulan april 2021 red), semoga saja dengan ada kegiatan sosialisasi tersebut masyarakat mendapatkan education sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan tidak adanya prasangka buruk terhadap pemerintah khususnya pemerinta daerah Soppeng”.

Lanjut jamal hasan Basir berharap dalam validasi data betul-betul melihat dan menempatkan profesionalisme dan tidak ada tendensi politik, sehingga data-data yang diperoleh tersesuaikan dengan kondisi masyarakat itu sendiri, dan juga melihat dan mendengarkan masukan-masukan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *