Tunjangan Akhir Masa Jabatan

Hak Kepala Desa dan Perangkat Desa

Iklan Google

Dua Sisi News ( Slawi ) 

Menurut Peraturan Bupati ( Perbup ) Tegal, yang dimaksud tunjangan akhir masa jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang nerakhir masa jabatannya yang bersumber dari Aanggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Ketentuan ini terdapat dalam Perbup Tegal No 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Perbup ini mendasari Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Np/ 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam Perbup Tegal No. 52 Tahun 2015 tentang penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa disebutkan penghasilan yang diberikan bagi Kepala Desa dan perangkat desa, terdiri dari : penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

Penghasilan tetap ( Siltap ) dianggarkan dan dibayarkan setiap bulan, bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Baca Juga : https:// https://duasisinews.com/kades-bimbang-di-persimpangan/

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan yang jenisnya meliputi : tunjangan jabatan dan tunjangan akhir masa jabatan.

Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, bersumber dari pengelolaan kekayaan desa seperti tanah bengkok atau sebutan lain yang dianggarkan dalam APBDes dan diatur dengan peraturan desa dengan mempertimbangkan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa serta kemampuan keuangan desa masing masing.

Mengingat besarnya tanggung jawab serta resiko hukum yang sewaktu – waktu menimpa mereka, menjadi kewajiban bagi Pemerintah Desa, untuk mengalokasikan tunjangan jabatan dan tunjangan akhir masa jabatan. ( IJK )

Iklan Google

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

×