Transparansi Pengelolaan Dana Desa (di duga) Dalam Kegamangan

Dua Sisi News ( Slawi )

Sebagai konsekuensi diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa kini dituntut untuk memberlakukan keterbukaan informasi publik. Maksud dari diadakannya keterbukaan informasi publik pada pemerintahan desa agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan pembangunan desa sehingga akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adapun UU Desa yang mengatur tentang keterbukaan publik terdapat dalam beberapa pasal seperti pasal 24 asas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas salah satunya adalah keterbukaan, pasal 26 ayat (4) huruf f Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Kemudian dalam pasal 27 huruf c dan d kepala desa wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pada pasal 68 ayat (1) huruf a berbunyi masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan yang terakhir pasal 86 ayat (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan (5) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.

Atas dasar UU Desa tersebut pemerintahan desa di Kabupaten Tegal, seharusnya telah melaksanakan keterbukaan informasi publik berupa infografis dalam bentuk softcopy yang dipublis melalui media sosial TwetterInstagram dan Website resmi desa sedangkan yang hardcopy dicetak dalam bentuk banner dan dipasang di kantor kepala desa atau tempat strategis lainnya.

Baca Juga : https://duasisinews.com/arogansi-kepala-desa-kertaharja-kecamatan-kramat/

Sayangnya belum ada data atau penjelasan resmi dari dinas yang membidangi pemerintahan desa di Kabupaten Tegal, Sehingga belum diketahui berapa desa yang telah mempunyai website resmi desa.

Saat ini, Infografis yang tersaji sebagian besar masih berupa baliho banner yang dipasang di kantor kepala desa atau tempat strategis lainnya, itu saja, masih belum terstandar.

Beberapa desa dalam menyajikan informasi penggunaan dan pemanfaatan dana desa hanya menuliskan rangkuman pelaksanaan kegiatan sementara beberapa desa lainnya menyajikan secara detail.

Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal, diduga gamang dalam menerapkan transparansi pengelolaan Dana Desa. (IJK )

Please follow and like us:
0
Advertisements

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1
Adakah yang dapat kami bantu ...???
Powered by
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
YOUTUBE
YOUTUBE
PINTEREST
PINTEREST
LINKEDIN
INSTAGRAM

Enjoy this blog? Please spread the word :)