Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa


Dua Sisi News

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ( Permendagri ) Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada tanggal 10 Oktober 2017 dan diundangkan di Jakarta dalam Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1444 oleh DItjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 18 Oktober 2017.

Permendagri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam bidang Pemerintahan Desa. Juga untuk memperbaharui dan menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri – Permendagri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan yang ada saat ini.

Menurut Permendagri ini, Kerjasama antar Desa berada dalam ruang lingkup dan dibedakan menjadi kerja sama antar desa dan kerja sama antara Desa dengan pihak ketiga.

Kerja sama antar Desa yang dimaksud adalah kerja sama antar Desa dengan desa lain dalam satu lingkup Kecamatan dan kerja sama antar Desa dalam lingkup Kecamatan yang berbeda namun dalam satu Supra Desa atau Daerah Kabupaten / Kota

Apabila kerja sama antar desa dengan desa yang lain dalam satu lingkup Provinsi namun berbeda Daerah Kabupaten/Kota maka kerja sama antar desa harus mengikuti aturan kerja sama antar Daerah

Kerja Sama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui prosedur sesuai dengan kesepakatan dan Musyawarah antar Desa.

Kerja sama antar Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan dengan pertimbangan atas kebutuhan desa dan kemampuan APBDes – Anggaran Perencanaan dan Belanja – Desa

Kerja Sama antar Desa yang melibatkan BUM Desa atau yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa.

Kerja sama antar desa dengan pihak ketiga yaitu pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya harus mengikuti aturan perundang-undangan yang ada,  hal ini muncul atas prakarsa Desa dan kerja sama yang muncul karena gagasan atau prakarsa Pihak Ketiga. Pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur melalui Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Musyawarah Desa

tentang isi Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama , sedikitnya berisi tentang ruang lingkup kerja sama, bidang kerja sama, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama, jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, tata cara tentang perubahan, penundaan dan pembatalan serta penyelesaian perselisihan. Pelaksanaan kerja sama antar desa maupun kerja sama desa dengan pihak ketiga difasilitasi oleh Camat atas nama bupati/wali kota. ( IJK )

Please follow and like us:
0
Iklan Google

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Open chat