Qua Vadis Mata Uang Virtual

Dua Sisi News

Kemajuan tehnologi pada hakekatnya adalah satu keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Perkembangan ini merambah ke banyak industri, mulai dari industri transportasi, akomodasi, pendidikan, asuransi, kesehatan dan tentu saja keuangan.

Sekedar sebagai contoh, awalnya sangat sulit membayangkan bahwa Uber yang sama sekali tidak memiliki asset utama berupa kendaraan bisa menjadi perusahaan transportasi darat (taksi) terbesar di dunia dengan nilai perusahaan mencapai 70 miliar dollar.

Contoh lain adalah AirBnB yang sama sekali tidak memiliki asset utama berupa properti bisa menjadi perusahaan akomodasi terbesar di dunia yang melayani hampir 1 juta tamu per hari dengan nilai perusahaan mencapai 30 miliar dollar.

Di dalam negeri sendiri GoJek sudah menjadi perusahaan transportasi terbesar di Indonesia dengan nilai valuasi mencapai 45 triliun rupiah. Angka ini 4 kali lebih besar dibandingkan dengan nilai valuasi perusahaan penerbangan nasional Garuda Indonesia.

Sektor keuangan tentu juga tidak imun terhadap kemajuan tehnologi, bahkan boleh dikatakan bahwa kemajuan tehnologi di bidang FinTech sudah lebih dahulu berkembang ke segala arah, mulai dari personal and business lending, e-commerce and payment gateway, core banking and insurance, capital market, crypto currency, financial consolidator sampai ke financial crime detection and prevention.

Yang saat ini sedang paling marak dibicarakan adalah tentang mata uang virtual yang berbasis pada crypto currency.

Mata uang virtual mulai popular kemunculannya pada tahun 2009 sebagai respon atas krisis sub prime mortgage di Amerika Serikat yang diawali dari maraknya securitisasi asset-asset bodong yang dikombinasikan dengan asset yang lebih sehat.

Sebagai bentuk perlawanan masyarakat kreatif modern terhadap kebobrokan pengelolaan asset, diwujudkan dalam bentuk munculnya bitcoin sebagai mata uang virtual perdana yang berbasis pada tehnologi blockchain yang sifatnya terdesentralisasi dan bebas dari kendali otoritas keuangan.

Pada awal kemunculannya harganya masih sangat rendah dan hanya berkisar 23 rupiah per 1 bitcoin. Harga ini terus naik secara fantastis dan bahkan pernah mencapai angka sekitar 250 juta rupiah dan saat ini harganya ada pada kisaran 162.66 juta rupiah.

Bitcoin sebenarnya bukan satu-satunya mata uang virtual. Ada lebih dari seratus mata uang virtual yang saat ini diperdagangkan, walaupun hanya ada sekitar 10 mata uang yang cukup popular, di antaranya adalah bitcoin, etherium, namecoin, swiftcoin, dogecoin, aladin coin dan lain-lain.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana masa depan mata uang virtual? Apakah mata uang ini memang akan mampu menggantikan sistem mata uang tersentralisasi yang selama ini dipakai ?

Untuk menjawab pertanyaan yang bersifat spekulatif ini, kita perlu mencermati perkembangan mata uang virtual di berbagai negara.

Jepang, Denmark, Finlandia, dan Amerika sudah mengijinkan penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran. Mata uang virtual ini biasanya banyak digunakan hanya untuk transaksi digital. Sementara beberapa negara lain melarang penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran, di antaranya China, Taiwan, Singapore, Rusia dan Thailand. Indonesia termasuk yang melarang penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran.

Terkait dengan mata uang virtual ini Bank Indonesia mengeluarkan 2 stance kebijakan atau sikap BI, yaitu yang pertama melarang penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran dan melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan Penyelenggara Transaksi Financial (PTF) baik bank maupun lembaga keuangan selain bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan mata uang virtual.

Dasar dari pelarangan ini adalah UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Bank Indonesia menegaskan bahwa bitcoin bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah. Sebelumnya Bank Indonesia juga sudah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) no 18/40/PBI/2016 terkait dengan mata uang virtual.

Sikap kedua yang diambil oleh Bank Indonesia adalah memperingatkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan jual beli atau perdagangan mata uang virtual. Dasar dari peringatan ini adalah UU mengenai Perlindungan Konsumen dan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK).

Ada beberapa alasan yang dikemukakan terkait dengan larangan dan peringatan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang pertama adalah soal fluktuasi mata uang virtual yang sangat tinggi. Ini tentu akan bisa menimbulkan kerugian bagi penggunanya. Stabilitas nilai tukar adalah salah satu syarat mutlak suatu mata uang bisa digunakan sebagai alat pembayaran.

Alasan yang kedua adalah karena mata uang virtual ini bersifat peer to peer, maka tidak ada yang mengendalikan dan otomatis berarti tidak ada pihak yang berwenang menangani apabila terjadi keluhan atau keberatan dari salah satu pihak. Alasan ketiga adalah rawan terhadap penggunaan untuk transaksi illegal, di antaranya adalah pendanaan terorisme, perdagangan narkoba, karena tidak ada yang mengawasi. Ini terkait dengan pseudonymity, yaitu identitas pelaku disamarkan dalam bentuk angka-angka dan tidak teridentifikasi seperti dalam transaksi keuangan normal.

Alasan lainnya tentu saja adalah bisa mengganggu sistem keuangan negara karena jumlah peredarannya sama sekali di luar kendali bank sentral.

Menurut hemat penulis, alasan yang dikemukakan oleh otoritas keuangan Indonesia tersebut masuk akal. Sejauh pengamatan penulis, mata uang virtual sampai saat ini memang masih sangat sedikit digunakan di Indonesia. Sebagai alat pembayaran penggunaannya praktis masih sangat sedikit. Berdasarkan data yang dimiliki Bank Indonesia terdapat 44 pelaku usaha di wilayah Bali yang berhasil diidentifikasi menerima pembayaran dengan menggunakan mata uang virtual bitcoin. Sebagai langkah awal, terhadap pelaku usaha ini, Bank Indonesia sudah memberikan peringatan agar tidak melakukan transaksi bisnis dengan menggunakan bitcoin. Jika masih tetap dilanggar, maka tentu Bank Indonesia akan bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk membawa kasus ini ke ranah penegakan hukum.

Yang saat ini banyak dilakukan adalah penggunaan mata uang virtual sebagai store value yang diperjual belikan sebagai “barang komoditas”. Fluktuasi harga yang sangat tinggi memang menimbulkan peluang bagi para spekulan untuk meraih keuntungan, sekaligus juga menangguk kerugian. Hal yang menarik untuk dicatat adalah bahwa mata uang konvensional yang kita kenal saat ini, penggunaannya juga lebih ternyata banyak diperdagangkan sebagai “suatu komoditas berharga” dibandingkan sebagai alat pembayaran. Volume transaksi perdagangan uang dunia mencapai 3 triliun dollar per hari, sementara volume transaksi perdagangan barang dan jasa dunia hanya mencapai 18 triliun dollar setahun.

Perkembangan tehnologi memang akan mengarah pada sistem ekonomi yang nir kas (cashless society). Kecenderungan ini sudah mulai terjadi di negara-negara maju di mana transaksi banyak dilakukan tanpa melibatkan uang secara fisik. Di Indonesia sendiri Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sudah mulai menggalakkan soal pembayaran non tunai, mulai dari parkir, jalan tol dan masih banyak lagi. Tetapi ini sama sekali tidak berarti bahwa arahnya menuju ke mata uang virtual seperti yang sudah dijelaskan di bagian atas dari tulisan ini. Transaksi non tunai yang dimaksud masih menggunakan mata uang rupiah yang bentuknya tidak berupa tunai tetapi berupa kartu atau transfer antar rekening yang kesemuanya masih seratus persen di bawah kendali otoritas keuangan.

Berbeda dengan kesuksesan Uber dan GoJek di industri transportasi dan AirBnB di industri akomodasi, mata uang virtual akan mengalami tantangan yang lebih besar untuk bisa mendobrak kemapanan. Industri keuangan adalah industri yang sangat sarat peraturan (highly regulated industry) dan pemain utamanya adalah sang pemegang otoritas itu sendiri. Sehingga tentu saja tidak mudah untuk digoyang.

Menurut hemat penulis, mata uang virtual akan bisa berkembang di masa mendatang apabila fluktuasinya lebih terkendali dan transaksi tidak lagi didominasi oleh transaksi antar manusia atau manusia dengan mesin, tetapi sudah berupa transaksi mesin dengan mesin (machine to machine transaction). Ketika kondisi ini terjadi berkat kemajuan IoT, maka perkembangan mata uang virtual memang sangat dibutuhkan bukan sebagai pengganti, tetapi sebagai pelengkap atas transaksi yang menggunakan mata uang konvensional non fisik. Kapan itu akan terealisir? Mungkin waktunya tidak akan terlalu lama lagi. Apalagi Facebook sudah mulai masuk ke industri ini dengan mengeluarkan Libra Bitcoin yang rencananya akan segera diluncurkan. Maka tentu saja lebih baik kita bersiap. Kemajuan tehnologi tidak pernah sabar menunggu aktor ekonomi yang terlambat. (  Dr. Ir. Harris Turino, MSi., MM ) 

Please follow and like us:
0
Advertisements

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1
Adakah yang dapat kami bantu ...???
Powered by
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
YOUTUBE
YOUTUBE
PINTEREST
PINTEREST
LINKEDIN
INSTAGRAM

Enjoy this blog? Please spread the word :)