Puskesmas Kedungbanteng, Puskesmas Mampu Persalinan

Dua Sisi News ( Slawi )

Advertisements

Penurunan angka kematian dan peningkatan kualitas hidup Ibu dan Anak tidak lepas dari penanganan persalinan normal di fasilitas pelayanan kesehatan dasar melalui upaya peningkatan mampu persalinan di Puskesmas

Berbagai upaya yang dilakukan Puskesmas untuk mampu persalinan antara lain peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam menyelenggarakan mampu persalinan, Pemenuhan tenaga kesehatan, Pemenuhan ketersediaan peralatan, Obat dan bahan habis pakai, Mangemen penyelenggaraan serta system rujukannya.

Pelayanan Obstetri Neonatal ( Mampu Persalinan ) di Puskesmas juga sangat membutuhkan kerjasama yang baik dengan pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar ( PONED ) Puskesmas lain dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif ( PONEK ) di Rumah Sakit sebagai suatu kesatuan system rujukan mempunyai peran yang sangat penting.

Puskesmas Mampu Persalinan adalah Puskesmas rawat jalan yang mampu menyelenggarakan pelayanan Obstetri dan Neonatal normal dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

Dasar penyelenggaraan Puskesmas Kedungbanteng sebagai Puskesmas Mampu Persalinan diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal No. 440/05/6488/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungbanteng sebagai Puskesmas Mampu Persalinan Normal.

Diresmikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dr. Hendadi Setiaji, M. Kes pada 31 Desember 2018, dengan dihadiri oleh Lintas Sektoral Tingkat Kecamatan Kedungbanteng, Puskesmas sekitarnya dan Puskesmas Poned ( Puskesmas Tarub ), Jejaring di wilayah Puskesmas Kedungbanteng ( Klinik, Dokter Praktek Swasta, Perawat dan Bidan Swasta ) serta Masyarakat di  Lingkungan sekitar Puskesmas

Dasar penetapan Tarif Pelayanan Persalinan mengacu pada  aturan, Yakni :

  • Peserta BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 52 tahun 2016 tentang besaran tarif Jasa Pelayanan Kebidanan, Neonatal dan Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Bidan atau Dokter.
  • Peserta Non BPJS, Pengenaan tarifnya berdasarkan
  • Peraturan Daerah No. 55 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
  • Paraturan Bupati Tegal no. 43 Tahun 2017 Tentang tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal
  • Peserta Jampersal, Yaitu Pesrta Non BPJS yang tidak mampu, mengacu pada Pedoman Jampersal Pengelolaan Keuangan Jampersal ( Tim )
Please follow and like us:
0
Advertisements

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1
Adakah yang dapat kami bantu ...???
Powered by
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
YOUTUBE
YOUTUBE
PINTEREST
PINTEREST
LINKEDIN
INSTAGRAM

Enjoy this blog? Please spread the word :)