Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa

Dua Sisi News ( Slawi )
Bentuk pengakuan yang tinggi dari Pemerintah Pusat kepada masyarakat desa di implementasikan dengan  diberlakukannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang antara lain mengatur tentang Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Keuangan dan Aset Desa, Pembangunan Desa, dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Bentuk dukungan Pemerintah Pusat, kepada desa, juga diwujudkan dengan kucuran Dana Desa yang nilainya dari tahun ke tahun, selalu meningkat jumlahnya.
Dalam mengelola keuangannya, desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
Tahun 2018, Pemerintah Pusat memberikan kucuran Dana Desa sebesar Rp. 234.026.299.000 untuk 281 Desa di Kabupaten Tegal., yang tentu saja sebagian Dana Desa itu, akan digunakan untuk membiayai pengadaan barang dan jasa,
Terkait dengan pengadaan barang dan jasa di desa, Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat aturan tersendiri mengenai pengadaan barang / jasa di desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
Hal ini sebagaimana disebut dalam Perka LKPP no 13 tahun 2013 dan perubahannya (Perka LKPP no 22 tahun 2015) yang mengatur bahwa tata cara pengadaan barang / jasa di desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh bupati / walikota dengan tetap berpedoman pada Perka LKPP tersebut dan kondisi sosial masyarakat setempat.
Pengadaan barang/jasa di desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan ketentuan : memaksimalkan penggunaaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
Meski begitu,  tidak semua pengadaan barang/ jasa di desa dapat dilaksanakan secara swakelola. Jika dalam proses pengadaan tersebut ada yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, maka dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.
Untuk melaksanakan Pengadaan barang/jasa di desa, Kepala Desa wajib membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui surat keputusan Kepala Desa. Tim yang terdiri atas unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa inilah yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertangungjawaban hasil pekerjaan. ( IJK )

Please follow and like us:
0
Advertisements

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1
Adakah yang dapat kami bantu ...???
Powered by
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
YOUTUBE
YOUTUBE
PINTEREST
PINTEREST
LINKEDIN
INSTAGRAM

Enjoy this blog? Please spread the word :)