Pemerintah Desa Kaliwungu Menolak Pelabelan KPM PKH


Dua Sisi News ( Slawi )

Pelabelan rumah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan ( KPM PKH ) menurut Rezi Prakhna dan Hariyanti pendamping PKH Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal pada duasisinews.com ( 24/09/19) di sekretariat PKH Kecamatan Suradadi berdampak pada berkurangnya penerima manfaat PKH.

“ Pelabelan berdampak pada jumlah penerima manfaat mas, turun sekitar 5 %. Mereka mengundurkan diri karena menolak rumahnya diberi label, konsekwensinya kita coret dari daftar penerima manfaat PKH “ Kata Rezi

Rezi juga memaparkan, masyarakat dapat memberikan informasi kepada Pendamping PKH apabila mengetahui adanya penerima manfaat PKH yang diduga tidak tepat sasaran.

 “ Silahkan sampaikan kepada pendamping PKH yang ada di masing – masing Kecamatan di Kabupaten Tegal apabila mengetahui ada penerima manfaat yang diduga tidak tepat sasaran “ Katanya

Sementara itu, Akhmad Kusen, A.md Kepala Desa Kaliwungu Kecamatan Balapulang pada duasisinews.com mengaku menolak pelabelan KPM PKH di desanya.

“ Saya menolak pelabelan KPM PKH mas, alasan penolakan itu, karena Pemerintah Desa diminta mengajukan permohonan pelabelan KPM PKH yang disertai Rencana Anggarann Belanja untuk kegiatan itu “ Katanya pada rabu ( 25 / 9 / 19 )

Akhmad Kusen yang populer dengan nama Sendi menambahkan “ Desa yang menyediakan anggaran untuk kegiatan itu,  jadi bukan pemerintah desa yang dapat bantuan keuangan untuk labelisasi itu “

Secara terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Dra. Nurhayati, MM melalui Kepala Bidang Asistensi dan Jaminan Sosial Dra. Sus Heriningsih atas penolakan Sendi ( 26/0/19 ) menyatakan “ Pada prinsipnya, pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat, sehingga Pemerintah Desa juga wajib mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sosial “

“ Pelabelan itu kan untuk tanda bagi penerima bantuan, yang apabila kemudian kurang tepat sasaran, supaya mendapat sanksi sosial dari masyarakat, seandainya pemerintah desa tidak bersedia mengalokasikan anggaran untuk pelabelan itu, ya silahkan saja “ Tegasnya ( IJK )

Please follow and like us:
0
Iklan Google

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Open chat