Kepala Desa Harjasari, Suradadi Tidak Mengetahui Anggaran Pavingisasi Di Desanya

Dua Sisi News ( Slawi )

Proyek pavingisasi yang tengah dikerjakan, di wilayah RT 03 dan RT 04, RW 04 Desa Harjasari. Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, belum terpasang papan informasi proyek.

Iklan Google

Kepala Desa Harjasari, Marto memilih opsi, tidak terbuka manakala dikonfirmasi jurnalis media ini saat berkunjung ke wilayah kerjanya pada sabtu ( 18/07/20 )

Baca Juga : https://duasisinews.com/pembelian-dua-unit-mobil-ambulance-tidak-urgen/ 

Marto menyatakan tidak mengetahui anggaran dan volume proyek pavingisasi di wilayah RT 03 dan RT 04, RW 04 Desa Harjasari.  “Tidak tahu, soalnya belum selesai. Itu sisa anggaran BLT DD”. Katanya

Kepala Urusan Keuangan Pemerintah Desa Harjasasi Daryatmo yang ditemui di Kantor Kepala Desa Harjasari pada hari yang sama mengatakan bahwa proyek tersebut menggunakan anggaran Dana Desa sebesar 221 Juta.

Ditempat terpisah, Tulus Kasi Kesejahteraan yang juga sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) ketika ditemui mengatakan bahwa yang tahu detail Kepala Desa dan Sekertaris Desa.

“Saya tidak tahu detilnya, yang membelanjakan barangnya kades dan Sekdes “

Fajar Sigit Kusuma,S.H, M.Hum Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Tegal Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi ( DPD GMPK ) saat dimintai pendapatnya menyayangkan sikap Marto.

Ketua DPD GMPK Kabupaten Tegal, H. Fajar Sigit Kusuma, S.H, M.Hum

Fajar mengatakan “ Sudah merupakan kewajiban bila ada suatu giat di pemerintahan tetlebih menggunakan anggaran yang bersumber dari APBDes, APBD / APBN harus ada papan informasi. “

“ Menyangkut transparansi penggunaan anggaran dan akuntabilitas,  seharusnya pengguna anggaran, tidak perlu berbelit terlebih berkilah “ Tambahnya

Fajar menegaskan “ Justru disinilah peran penting lembaga swadaya masyarakat bahkan warga desa untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan, bila ada yang berkilah patut diduga ada udang dibalik tepung, mengingat menurut saya masih banyak kelemahan dalam pengawasan giat pembangunan karena sangat terbatasnya jumlah Aparat Penegak Hukum “ ( Kar / IJK )

Iklan Google

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

×