Di Duga Bermasalah, Pelaksanaan PTSL Kab. Tegal

Dua Sisi News ( Slawi )
Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 Tentang percepatan Pendaftaran tanah Sistematis Secara Lengkap di Seluruh wilayah Republik Indonesia telah dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2018 oleh Presiden Joko Widodo.
Disamping memberi Instruksi Kepada Kapolri dan Jaksa Agung, Inpres ini juga memberikan Instruksi Kepada sekitar 7 Kementerian, Kepala LKPP, Juga Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional serta Kepala Badan Informasi Geopasial Tak luput juga Para Gubernur dan Bupati / Walikota seluruh Indonesia guna mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing – masing dalam rangka percepatan Pendafftaran Tanah secara Sistematis Lengkap ( PTSL ) di seluruh wilayah Indonesia sebagai Gerakan Nasional dengan tujuan utama, agar terwujudnya pendaftaran tanah secara lengkap diseluruh wilayah Indonesia. –
Menurut Inpres tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional diberi tugas menyelenggarakan PTSL  dengan menghasilkan keluaran ( output ) 3 kriteria, membuat peraturan dan mengambil langkah = langkah percepatan penyelesaian PTSL, Membuat / menyiapkan / merevisi peraturan yang mengatur mengenai jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis untuk mempercepat penyelesaian PTSL, Menyampaikan hasil keluaran ( Output ) PTSL: kepada tim percepatan kebijakan satu peta guna memperkuat basis data kebijakan satu peta, Melakukan evaluasi dan monitoring dan selanjutnya melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara berkala kepada Presiden RI.
Sementara itu, Terkait Pelaksanaan PTSL 2018 di Kabupaten Tegal Kepala Desa Dawuhan Patoni saat dikonfirmasi awak media di ruang Pelayanan Pemerintahan Desa Dawuhan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal mengatakan “pembiayaan yang ditanggung oleh masyarakat penerima manfaat PTSL Tahun 2018 di desa Dawuhan, Kec. Talang Kab. Tegal Rp. 350. 000 ( Tiga ratus Lima Puluh ribu ) bagi tanah yang sudah ber akte Notaris, dan Rp   1. 000. 000 ( satu juta rupiah ) bagi tanah yang belum berakte “
Di Desa Jatibogor, Kecamatan Suradadi, salah seorang Panitia PTSL yang ditemui di Balai Desa Jatibogor menyebut ““ Terkait pembiayaan yang ditanggung oleh masyarakat penerima manfaat PTSL Tahun 2018 di desa Jatibogor, Kec. Suradadi Kab. Tegal Rp. 150. 000 ( Seratus Lima Puluh ribu ) bagi tanah yang sudah ber akte Notaris, dan Rp   1. 500. 000 ( satu juta rupiah ) bagi tanah yang belum berakte “
Dimintai pendapatnya, Irwan Jaelani  Aktifis LSM mengenai Perbedaan biaya PTSL yang ditanggung masyarakat mempersilahkan awak media guna mencari Juklak Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Tegal. “ Kebagian Hukum Setda Kab. Tegal dulu mas, apakah peraturan Bupatinya sudah ada atau belum, yang jelas payung hukum pelaksanaan PTSL 2018 berpedoman pada Surat Keputusan Bersama 3 Menteri.Yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi” sembari menambahkan “ bahwa biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL untuk kategori Jawa dan Bali sebesar Rp. 150. 000 ( seratus lima puluh ribu rupiah ). ( Karmono )
Please follow and like us:
0
Advertisements

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1
Adakah yang dapat kami bantu ...???
Powered by
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
YOUTUBE
YOUTUBE
PINTEREST
PINTEREST
LINKEDIN
INSTAGRAM

Enjoy this blog? Please spread the word :)