Cara ” Ngeri ” Mensiasati Peraturan Menteri

Dua Sisi News ( Slawi )

Advertisements

Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri )  Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di sahkan  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Menurut permendagri tersebut, Jenis Aset Desa terdiri atas Kekayaan asli desa, Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang serta hasil kerja sama desa; dan Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Kekayaan asli desa terdiri atas: tanah kas desa; pasar desa, pasar hewan; tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan lain-lain kekayaan asli desa.

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Dalam Pengelolaan Aset Desa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.

Dikonfirmasi pada jum’at (26/10) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten Tegal, melalui Kepala Bidang ( Kabid ) Administrasi Pemerintahan Desa Desi Arifianto mengatakan “Pemanfaatan aset desa, yang pengelolaannya melibatkan pihak ke tiga  harus di tuangkan dalam Peraturan Desa ( Perdes ), sedangkan Kontribusi atas pengelolaannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota “

DiTempat terpisah, Karmono, aktifis pada Lembaga Swadaya Masyarakat menambahkan “ Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa “

Saat ini, beberapa Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal dengan menggunakan alibi tidak tersedia dana dalam APBDesa, tengah mengimplementasikan Permendagri  Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang sayangnya diduga melanggar ketentuan perundang – undangan yang ada. ( IJK )

Please follow and like us:
0
Advertisements

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1
Adakah yang dapat kami bantu ...???
Powered by
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
YOUTUBE
YOUTUBE
PINTEREST
PINTEREST
LINKEDIN
INSTAGRAM

Enjoy this blog? Please spread the word :)