BPPH Pemuda Pancasila Kabupaten Tegal Membuka Posko Pengaduan Terkait Pandemi Covid – 19

Dua Sisi News ( Slawi )

Iklan Google

Badan Penyuluhan Dan Pembelaan Hukum ( BPPH ) Pemuda Pancasila Kabupaten Tegal, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Dukuh Salam Slawi membuka Posko Pengaduan Bagi Masyarakat terdampak Bencana Nasional Covid-19

Ketua BPPH Pemuda Pancasila Kabupaten Putra Fajar Sunjaya S.H, C.L.A melalui penyataan sikapnya saat wartawan media ini menyambangi kantornya pada Rabu ( 27/5 )  mengatakan, selain membuka posko pengaduan di kantornya, pihaknya  juga menyediakan sarana komunikasi Aplikasi WhatsApp +62 819-0255-5757 untuk mempermudah pelapor atau masyarakat dalam menyampaikan aduannya.

“Kita mencermati bahwa dalam menghadapi bencana nasional pandemik Covid-19, upaya pemerintah untuk memberikan bantuan jaring pengaman sosial  ( JPS ) kepada masyarakat dengan menggunakan  anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun APBDes jumlahnya sangat besar,” ujarnya.

Untuk itu lanjutnya, agar JPS dapat terealisasi dan diterima masyarakat dengan baik serta tepat sasaran diperlukan mekanisme pengawasan yang sifatnya intensif, terpadu dan fokus.

Fajar berharap,  Posko pengaduan  dari BPPH Pemuda Pancasila Kabupaten Tegal, menjadi  sarana yang efektif dan memberikan kemudahan jika terjadi dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan kebijakan penanganan bencana nasional Covid-19 bagi masyarakat terdampak.

 “Jenis layanan yang dapat diadukan dan ditindaklanjuti melalui Posko Pengaduan Covid-19 BPPH Pemuda Pancasila  Kabupaten Tegal disamping terkait JPS Keluarga Penerima Manfaat juga meliputi layanan konsultasi serta bantuan pendampingan hukum bagi UMKM terkait pengadaan masker yang diduga belum di bayar atau pesanannya ditolak oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tegal” jelasnya.

Baca Juga : https://duasisinews.com/pengadaan-satu-juta-masker-di-kabupaten-tegal-dilaporkan-dankoti-mahatidana-mpc-pp-kabupaten-tegal/

Pengaduan yang masuk menurut Fajar, akan langsung dikoordinasikan dengan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa terkait. ( IJK )

6 Views
Iklan Google

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *